LatarBelakang. Pertimbangan dalam PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa adalah untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang
Sesuaidengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 54, disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau musdes wajib diselenggarakan oleh BPD untuk mendiskusikan dan memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis desa.Ada hal strategis desa yang harus dibahas bersama ketika muncul dan atau dibutuhkan oleh desa seperti pendirian/pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan
13Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 15.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
SemuaElemen Masyarakat Diajak Kampanyekan Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain . GIANYAR - Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi melaunching Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat pada, Jumat (Sukra Kliwon Sungsang) tanggal 9 April 2021 di Wantilan Desa Adat Taro, Gianyar.
KementerianKeuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa terbaru dalam Permenkeu bernomor 190/PMK.07/2021. Lampiran Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa berisi tentang Alokasi Dana Desa per Desa pada tahun 2022. Artinya pada tahun 2022 Desa masih mendapatkan Dana Desa yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Desa dan lain-lain sesuai aturan yang
GVaE. w3fl1lshq1.pages.dev/727w3fl1lshq1.pages.dev/600w3fl1lshq1.pages.dev/660w3fl1lshq1.pages.dev/154w3fl1lshq1.pages.dev/167w3fl1lshq1.pages.dev/193w3fl1lshq1.pages.dev/606w3fl1lshq1.pages.dev/175w3fl1lshq1.pages.dev/95w3fl1lshq1.pages.dev/187w3fl1lshq1.pages.dev/597w3fl1lshq1.pages.dev/361w3fl1lshq1.pages.dev/515w3fl1lshq1.pages.dev/856w3fl1lshq1.pages.dev/171
peraturan bersama kepala desa tentang pengelolaan air bersih